LATAR BELAKANG

Perjalanan panjang demokrasi di Republik ini dalam menggagas sistem perwakilan yang dapat merepresentasikan rakyat Indonesia secara keseluruhan mengundang pro kontra dalam prosesnya. Keberadaaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum Amandemen UUD 1945 sebagai lembaga tertinggi di Indonesia yang mempunyai peran sebagai pembagi-bagi kekuasaan (distribution of power) telah berubah menjadi lembaga tinggi yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya (separation of power). Anggota MPR sebelum amademen UUD 1945 terdiri dari Anggota DPR, Utusan Golongan, Utusan Daerah dan ABRI. Setelah amandemen UUD 1945, Anggota MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD.

Sistem perwakilan melalui DPR dan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat masih meninggalkan banyak permasalahan. UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata tidak mampu bertahan lama, dan sudah harus diganti pada tahun 2008. Idealnya suatu Undang-undang yang baik dapat bertahan selama 25 tahun. Sehingga patut dipertanyakan apakah Undang-Undang tentang Pemilu yang baru ini sebagai jawaban tuntutan demokrasi yang ada di masyarakat untuk memilih lembaga perwakilan yang mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi. Ataukah ini hanya sebagai kepentingan elit politik (partai politik) mempertahankan kekuasaannya.

Reformasi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, menuntut perubahan-perubahan menuju tatanan masyarakat yang lebih baik.. Peran wanita sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa ini, pun harus diperhatikan dan diberikan tempat yang layak. Sehingga dalam UU Pemilu yang baru, keterwakilan 30% wanita dalam tubuh partai politik yang juga akan berimbas pada komposisi parlemen yang menunjukkan kesetaraan gender.

Sistem kepartaian di negara-negara demokrasi yang maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia sebagai kiblat demokrasi hanya memiliki dua partai sebagai penampung aspirasi masyarakatnya. Oleh karena itu, tuntutan untuk mengembangkan sistem multi partai sederhana di Indonesia menjadi suatu yang dianggap cukup penting. Hal ini menuntut adanya pengaturan-pengaturan yang mampu memiliki visi yang tepat dalam membangun pola kepartaian yang sederhana.

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah, sebagai salah satu kamar di Parlemen Indonesia yang merepresentasikan daerah menjadi penting dalam alam demokrasi. Namun, masih banyaknya keluhan dari Anggota DPD yang kewenangannya yang sangat terbatas yang kemudian ditambah berat melalui mekanisme untuk pemilu DPD yang membolehkan adanya orang dari partai politik.

Banyaknya perkembangan demokrasi yang ingin dicapai, tetapi pada kenyataaannya undang-undang pemilu yang baru tetap tidak mengakomodir suara para anggota TNI dan anggota Polri untuk tidak diikut sertakan pada proses pemungutan suara. Hal ini bisa kita lihat apakah ini suatu kemunduran demokrasi ataukah suatu upaya untuk mengurangi suatu tindakan feodalisme yang telah mengakar dalam tubuh TNI dan Polri itu sendiri. Padahal mereka juga merupakan warga negara yang berhak untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Hal ini menjadi suatu ketimpangan yang mendasar, di satu sisi kita berusaha untuk memperjuangkan demokrasi tetapi pada kenyataannya para pembuat aturan masih saja mengekang suatu hak dasar dari warga negara. Apakah hal ini masih bisa dikatakan bahwa undang-undang pemilu sekarang sebagai alat yang pas untuk ber-demokrasi?

Karena itu, mahasiswa Universitas Padjadjaran sebagai bagian utuh dari bangsa Indonesia memiliki peran yang penting dan strategis dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan, minat dan bakat, serta kesejahteraan yang bervisi kerakyatan humanis menuju tercapainya tataran masyarakat yang madani. Dengan bergulirnya reformasi, telah mengantarkan format baru pergerakan kemahasiswaan dengan paradigma barunya yang ‘prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa’ dengan tetap mempertahankan independensi mahasiswa sebagai bagian dari institusi yang mengemban fungsi control social, pembaharu dan pendobrak lokomotif status quo dalam mewujudkan terciptanya Negara hukum.

Oleh karena itu harus diperjuangkan seoptimal mungkin usaha pengembangan potensi mahasiswa Universitas Padjadjaran ke arah pembentuk mahasiswa yang kritis, analitis, inovatif, berwawasan intelektual, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan misi Tri Darma Perguruan tinggi yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu fungsi organisasi kemahasiswaan menurut Pasal 5 poin ke (6) Keutusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi adalah pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional. Hal ini menjadikan landasan bahwa mahasiswa harus berperan aktif dalam menambah kemampuan, baik itu secara akademis maupun praktis dalam kegiatan-kegiatan yang mengembangkan pola pikir mahasiswa.

Keikutsertaan mahasiswa dalam menjaga proses demokrasi agar tetap pada jalannya juga dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat pada umumnya menjadi tuntutan yang tak terelakkan dalam era reformasi. Dalam hal tersebut, mahasiswa sebagai elemen bangsa harus bisa menyamakan Plat Form pemikiran yang dituangkan dalam bentuk-bentuk kerja perjuangan secara nyata. Kerja perjuangan ini tentunya harus meliputi hal-hal berikut. Pertama: nilai-nilai independensi dalam pengertian bebas dari segala bentuk tekanan dan intervensi dari luar. Kedua: Plat Form ini semestinya dijunjung atas dasar nilai-nilai demokratis. Artinya kaum muda dan mahasiswa harus bisa memperjuangkan hak-hak normatif sebagai bagian dari warga negara, seperti hak-hak politik, intelektual, membangun kebudayaan, kebebasan berfikir dan berekspresi, berorganisasi dan macam-macamnya. Ketiga: kaum muda dan mahasiwa harus melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat secara keseluruhan sehingga melahirkan warga negara yang memiliki komitmen kebangsaan serta kemajuan intgrasi sosial yang tinggi demi kemajuan bangsa Indonesia. Keempat: kaum muda dan mahasiswa juga harus mensosialisasikan dan mengkomunikasikan gagasannya kepada publik.

Dari konsepsi dan kegelisahan serta dasar pemikiran baik dari segi filosofis, yuridis maupun sosiologis seperti itulah Pengurus VONIS yang bekerja sama dengan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, berinisiatif menyelenggarakan SEMINAR NASIONAL dan PELATIHAN LEGISLATIF dengan tema “MENATAP WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 2009”.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: